PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penting bagi kita sebagai generasi penerus pembangunan bangsa dan Negara untuk memahami masalah kemiskinan sebab, kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks kita temuai di berbagai Negara. Kemiskinan merupakan masalah dasar yang harus ditanggulangi untuk menciptakan Negara yang sejahtera. kemiskinan tidak hanya kita temuai di Negara terbelakang ataupun Negara sedang berkembang namun juga Negara maju. Karena pada hakekatnya kemiskinan tidak dapat secara mutlak dihapuskan dari suatu Negara, tetapi bagaimana caranya agar kemiskinan tersebut dapat di tekan sampai tingkat paling minimal.

Apabila kita melihat di indonesia, pengentasan kemiskinan merupakan misi utama yang ingin sesegera mungkin dituntaskan. Sampai dengan tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional adalah 12,49 persen, yang secara real masih merupakan angka yang besar. Pengentasan kemiskinan tidak hanya akan menyelesaikan masalah dalam hal financial maupun material tetapi juga kehidupan social masyarakat. Banyak factor- factor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu Negara yang selanjutnya akan di bahas pada bab berikutnya. Tetapi sebelumnya mari kita lihat realita yang sudah tercipta, bahwa Indonesia merupakan Negara yang telah dipercayakan tuhan untuk memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan segala kekayaannya baik di pertaniannya, pertambangan, perairan dan lain sebagainya. Namun yang terjadi manusia di dalamnya tidak mampu untuk mengolahnya secara optimal.

Jadi yang kita harus pahami sekarang adalah bahwa masalah mendasar yang menyebabkan kemiskinan di indonesia adalah sumber daya manusia indonesia yang tidak berkualitas dan kurang produktif, yang disebabkan oleh pendidikan yang kurang memadai atau system pendidikan yang salah. Selain itu ada juga beberapa masalah penting yang lain yang harus diselesaikan antara lain Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan, Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan dan Distribusi pendapatan yang tidak merata.

Oleh karena itu judul “Membidik Faktor Inti dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” menjadi hal yang menarik untuk saya bahas, karena pengentasan kemiskinan adalah hal yang sangat penting dilakukan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tulisan ini di buat dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik kemiskinan di indonesia dan upaya apa saja yang perlu dan telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan tersebut

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberi wawasan lebih kepada pembaca sehingga dapat menemukan upaya pengentasan kemiskinan apa yang paling cocok di lakukan kedepannya untuk Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di bahas hal – hal yang merupakan pandangan teoritis mengenai kemiskinan. Diharapkan bab ini mampu memudahkan pembaca untuk memahami bab selanjutnya.

II.1. Defenisi Kemiskinan

Sebelum masuk lebih dalam kedalam kajian pengentasan kemiskinan di indonesia ada baiknya penulis memaparkan defenisi dari kemiskian itu sendiri dari berbagai ahli maupun institusi.

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dalam hal ini maka kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Selain itu pengertian kemiskinan yang disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Sedangkan seorang ahli dari Indonesia yaitu Suparlan (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Friedman (1979) sendiri mengemukakan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

Jadi Kemiskinan secara ringkas dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan suatu gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, social, politik.

II.2. Bentuk – Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dan lain sebagainya.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3. Kemiskinan Kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

II.3. Factor - faktor Penyebab Kemiskinan

Ada berbagai hal yang menyebabkan seseorang jatuh ke dalam suatu keadaan yang disebut sebagai “miskin”. Sebagai gejala multidimensional, kemiskinan memiliki banyak penyebab tergantung pada sudut pandangnya.vPenyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah;

3. kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) . Adanya keterbelakangan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000: 7) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor).

Kita dapat merangkum factor – factor pnyebab kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan yang rendah

2. Produktivitas tenaga kerja rendah

3. tingkat upah yang rendah

4. distribusi pendapatan yang timpang

5. kesempatan kerja yang kurang

6. kualitas sumberdaya alam masih rendah

7. penggunaan teknologi masih kurang

8. etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah

9. kultur/budaya (tradisi)

10. politik yang belum stabil\

kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, Kesemua faktor tersebut merupakan VICIOIS CIRCLE (Lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan (Tulus, hal. 127).

II.4. Mengukur Kemiskinan

Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu:

1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.

2. Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang kemasyarakatan.

3. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

Menurut Bayo (1996: 18) yang mengutip pendapat Chambers bahwa ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari orang atau keluarga miskin yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan (poverty) memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu;

2. Masalah kerentanan (vulnerability), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar;

3. Masalah ketidakberdayaan. Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya;

4. Lemahnya ketahanan fisik karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka;

5. Masalah keterisolasian. Keterisolasian fisik tercermin dari kantung - kantung kemiskinan yang sulit dijangkau sedang keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas.

BAB III
PEMBAHASAN

III.1. Profil dan Karakteristik Kemiskinan di Indonesia

Berikut ini akan dipaparkan mengenai profil kemiskinan di indonesia yang bersumber dari BPS ( Badan Pusat Statistik ) sebagai badan yang dipercayakan pemerintah Indonesia untuk melakukan pencatatan statististik dalam berbagai aspek keadaan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 12,49 persen dari 13,33 persen pada tahun 2010. Gambar 2.1.

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencari solusi penyelesaian kemiskinan, maka ada baiknya agar kita mengetahui karakteristik kemiskinan di Indonesia. Pertama, disparitas tingkat kemiskinan antar daerah di Indonesia sangat tinggi contohnya, dimana tingkat kemiskinan di DKI Jakarta relative rendah yakni sebesar 3,7 persen sedangkan di papua hampir 32 persen penduduknya miskin ini juga berlaku terhadap ketimpangan pendidikan yang terjadi di dalamnya. Kedua, sebagian besar masyarakat miskin berada didaerah pedesaan dan bekerja disektor pertanian, mengapa demikian karena akses pendidikan di desa terbilang minim sehingga sumber daya manusia di desa kurang kreatif dan inofatif serta kurang memanfaatkan teknologi yang ada dan hanya tergantung pada alam. Ketiga, banyak penduduk yang keluar masuk antara golongan miskin menjadi hampir miskin dan sebaliknya.

Melihat gambaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia, tidaklah menjadi suatu yang aneh atau sudah menjadi suatu kewajaran karena hal sebagai berikut :

1) pembangunan yang terjadi masih sangat timpang antara daerah, dimana kota-kota besar seperti Jakarta melesat maju semakin jauh meninggalkan daerah lain seperti Papua.

2) hampir 70 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal yang memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah.

3) harga produk-produk pertanian yang sangat fluktuatif sehingga kehidupan para petani tidak memiliki kepastian, hal ini diperparah dengan kebijakan disektor pertanian yang tidak jelas dan sering berubah-ubah.

4) tindakan konglomerasi yang masih terjadi hingga saat ini, tentu masih hangat pengumuman sebuah majalah mengenai 40 orang terkaya di Indonesia yang jika dijumlahkan hartanya mencapai 10 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang jumlahnya saat ini Rp7.396 triliun.

5) kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pun lebih bersifat politis dan sementara yakni dengan hanya sekedar memberikan bantuan langsung sehingga konsumsinya dapat meningkat hingga melewati garis kemiskinan. Alhasil ketika penduduk tersebut keluar dari garis kemiskinan dan tidak lagi memperoleh bantuan, seketika itu pula penduduk tersebut menjadi miskin kembali.

Padahal UUD 1945 pasal 27 Ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya sudah menjadi hak masyarakat untuk memperoleh tidak hanya pekerjaan dan kehidupan tetapi pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pengentasan kemiskinan membutuhkan peran negara yang cukup besar dengan cara memberikan bantuan kepada rakyat miskin agar lebih produktif sehingga rakyat miskin tidak hanya merasa dibantu tetapi juga didik untuk tetap punya harga diri.

III.2. Masalah Utama Kemiskinan di Indonesia

Dari beberapa pemaparan di atas maka dapat di simpulkan upaya apa yang haru di lakukan adalah membidik masalah utama yang menjadi dasar timbulnya kemiskinan seperti berikut :

1. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan

Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, dan kurangnya dukungan pemerintah bagi petani untuk memproduksi beras sedangkan masyarakat Indonesia sangat tergantung pada beras. Permasalahan kecukupan pangan antara lain terlihat dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu.

2. Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan

Hal ini mengakibatkan rendahnya daya tahan dan kesehatan masyarakat miskin untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh kembang, dan rendahnya kesehatan para ibu. Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan adalah angka kematian bayi. Data Susenas (Survai Sosial Ekonomi Nasional) menunjukan bahwa angka kematian bayi pada kelompok pengeluaran terendah masih di atas 50 per 1.000 kelahiran hidup.

3. Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan

Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya kesediaan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru bermutu di daerah, dan terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar. Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi perbedaan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam masalah pendidikan.

III.3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Ada beberapa hal yang dapat yang dapat dilakukan untuk menangani masalah kemiskinan di indonesia diantaranya :

1. Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kekurangan Pangan

Penanganan masalah gizi kurang dan kekurangan pangan meliputi:

1. Perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin.

2. Peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin.

2. Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan

Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas pendidikan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Penyediaan bantuan operasional sekolah

2. Beasiswa siswa miskin.

3. Pengembangan pendidikan untuk dapat membaca.

3. Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan

Perluasan kesempatan masyarakat miskin atas kesehatan meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan.

4. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan ke gawat darurat.

5. Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian pada kelahiran.

4. Perluasan Kesempatan Berusaha

Perluasan kesempatan berusaha meliputi peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan kegiatan pokok:

1. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin.

2. Penasehat penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani.

3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk usaha.

4. Pelatihan ketrampilan untuk menjalankan usaha.

5. Peningkatan pelayanan koperasi sebagai modal usaha

Dalam hal Pengentasan kemiskinan Pemerintah berusaha melalui berbagai program yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

· Menyempurnakan program perlindungan sosial

· Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar

· Pemberdayaan masyarakat, dan

· Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, masing-masing:

· Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

· Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

· Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Ø KLASTER 1

Program dalam Kelompok ini adalah program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Beberapa jenis program kelompok ini antara lain, JAMKESMAS, Program Keluarga Harapan, Raskin, dan BSM ( BAntuan Siswa Miskin )

Ø KLASTER 2

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

3. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

4. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Wilayah
Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal

2. Sektor
Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. contoh dari program klaster 2 adalah PNPM Mandiri.

Ø KLASTER 3

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

1. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

2. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar

Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

3. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.
Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi . jenis program ini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat ( KUR ).

Hasil yang diperoleh pada tahun 2011 dari Klaster I yang ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar adalah: (1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras; (2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta (3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.

Sementara itu, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2011 telah dilaksanakan bagi 772.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di 88 kabupaten/kota pada 20 provinsi dengan kualitas yang semakin meningkat dimana telah terjalin koordinasi antara beberapa program berbasis keluarga atau rumah tangga, seperti Jamkemas dan beasiswa miskin. Pelaksanaan PKH juga telah memberikan dampak terhadap peningkatan siswa yang terdaftar pada satuan pendidikan setingkat SMP sebesar 3,1 persen dan juga peningkatan kesehatan RTSM.

Sejalan dengan pelaksanaan program Klaster I, hasil yang dicapai dalam pelaksanan program Klaster II untuk tujuan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2011 pelayanan PNPM Mandiri Inti sudah dilaksanakan di 6.328 Kecamatan di seluruh Indonesia, dan akan terus dilanjutkan sehingga pada tahun 2012 PNPM Mandiri Inti akan mencakup di 6.623 Kecamatan, dengan penempatan 30.000 fasilitator sebagai pendamping masyarakat dan didukung dengan penyaluran bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 10,31 triliun yang berasal dari APBN dan APBD. Pelaksanaan PNPM Mandiri, juga didukung oleh pelaksanaan PNPM pendukung yaitu diantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) yang ditujukan untuk memberikan fasilitas bantuan sosial dan akses usaha modal; (iii) PNPM Agribisnis, yaitu Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP); serta (iv) PNPM Pariwisata yang baru masuk dalam PNPM Penguatan dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan PNPM telah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga hingga 19 persen dan konsumsi rumah tangga hingga 5 persen dibandingkan dengan daerah yang tidak mendapat PNPM. Selain itu, akses terhadap kesehatan juga lebih besar 5 persen dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih besar 1,25 persen di lokasi PNPM dibandingkan lokasi non PNPM.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanan Klaster III adalah terlaksananya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi. Sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2011 kredit yang tersalurkan hampir Rp 34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah dengan tingkat non-performing loan (NPL) mencapai 2,52 persen. Sebagian besar KUR diserap oleh sektor perdagangan, restoran, dan hotel (63,7 persen) dan pertanian (17,1 persen). Penyaluran KUR sebagian besar berada di wilayah Jawa dengan volume KUR sebesar 50,2 persen dan proporsi debitur mencapai 61,0 persen. Pada periode tahun 2011, dana KUR yang disalurkan mencapai Rp 17,23 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,4 juta nasabah. Pelaksanaan KUR telah memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata aset usaha sebesar Rp 51 juta, aset rumah tangga sebesar Rp 12,66 juta dan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 279.000 per bulan. Selain itu, KUR juga telah mengatasi pengangguran terselubung bagi debitur dan keluarganya, serta meningkatkan intensitas utilisasi tenaga kerja dan kontribusi pada perekonomian nasional.

Selain kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin, dilakukan pula penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Pada tahun 2011, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 186.000 bidang.

Yang paling penting sekarang adalah Kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua warga negara pada sebuah negara tanpa terkecuali karena jika kita hanya menggantungkan pada pemerintah saja maka masalah kemiskinan itu tak akan kunjung usai. Jika kita ingin maslah kemiskinan ini segera selesai maka kita harus salang bekerja sama dalam membasmi Virus kemiskinan, karena tanpa kerjasama dan hanya mengandalkan pemerintah saja hasilnya tidak akan signifikan. Oleh karena itu kita harus sadar akan beberapa hal antara lain :

1. Program yang di buat pemerintah harus jelas dan konsisten untuk memabasmi masalah kemiskinan. Progam ini harus dijalankan dengan komitmen yang tinggi, dan tepat sasaran.

2. Semua masyarakat harus sadar akan tanggung jawabnya terhadap sebuah negara, tanggung jawab ini tidak hanya menjaga nama baik sebuah negara, atau mematuhi hukum yang di tetapkan dalam negara, akan tetapi seperti masalah kemiskinan ini juga menjadi tanggung jawab oleh semua warga negara, sebagai makhluk social kita harus saling membantu.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan suatu gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, social, politik.

Masalah utama yang menjadi dasar timbulnya kemiskinan di Indonesia adalah Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan, Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan, Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan

Terkait hal tersebut Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan 3 klaster, masing-masing, Klaster I merupakan Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, Klaster II yaitu Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, Klaster III yaitu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Namun hal yang terpenting adalah harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat unruk menanggulangi masalah kemiskinan ini, agar upaya yang dilakukan dapat berjalan secara signifikan.

IV.2. Saran

Dalam pengentasan kemiskinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat unruk menanggulangi masalah kemiskinan sangat di butuhkan, agar upaya yang dilakukan dapat berjalan secara signifikan. Pemerintah juga harusnya tidak hanya membuat program yang baik, tetapi juga membuat system distribusi bantua bantuan yang baik, agar program yang di jalankan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K),2012

http://tnp2k.go.id/program/klaster-i-1/

http://tnp2k.go.id/program/klaster-i-2/

http://tnp2k.go.id/program/klaster-i-3/

http://www.ossabox.biz/2012/03/memahami-karakteristik-kemiskinan-di.html#ixzz2Q72ejScR

http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/12/02/memahami-karakteristik-kemiskinan-di-indonesia/

http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/inilah-enam-program-pemerintah-untuk-rakyat-miskin/7216

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2132987-faktor-faktor-penyebab-kemiskinan-di/#ixzz2Q76tkY3G